SiagaOnline.com, Nias - Aktivis Kota Gunungsitoli Jurdil Laoli (Sekjen GNPK-RI) Minta APH-BPK Pusat Segera Audit Pengerjaan preservasi Jalan Hilimbawodeso Menuju Ombolata Kecamatan Gununsitoli Idanoi

Pembangunan jalan hotmix Wilayah Provinsi Sumatera Utara Nomor Kontrak 06/KTR-APBN/Bb2-WiI.3.5/2023 dengan nilai Rp. 16.611.511.614,- (enam belas miliyar enam ratus enam belas rupiah) di duga kuat terdapat kerugian Negara.

Terpantau disaat awak media mendengarkan keluhan dan laporan, mulanya pembangunan jalan Hotmix dari Hilimbawodeso Menuju Ombolata Kecamatan Gununsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli telah terbengkelai.

Seorang pemuda selaku sekjen GNPK-RI (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia) di Kota Gunungsitoli dan merupakan Aktivis harian Jurdil Laoli, menyebutkan "Benar sudah terima laporan lisan maupun tertulis berisi dokumen (bestek) juga gambar foto real dilapangan.

"Mereka mendatangi saya beberapa kelompok masyarakat disana dengan menyampaikan keluhan ini bertujuan supaya mengateensikan pengaspalan hotmix dugaan yang asal jadi dan yang telah terbengkalai  hingga sampai saat ini," sebut Jurdil

Kelompok masyarakat di idanoi sebagai pemanfaat keseharian jalan hotmix tersebut menyaksikan sendiri mulai dari awal hingga pengerjaan pengaspalannya kuat dugaan pengerjaan asal-asalan saja itupun banyak yang terbengkelai (belum selesai)

Salah seorang perwakilan kelompok masyarakat yang juga sebagai pekerja dengan enggan disebut namanya mengatakan bahwa kondisi pengaspalan hotmix dari Hilimbawodeso Menuju Ombolata Kecamatan Gununsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara menurut kasat mata kuat dugaan tidak layak pakai

"Sebenarnya beberapa titik aspalnya sisi ketebalan tidak sesuai, TPT kurang volume dan penggaliannya miris rata di atas dasar tanah dan banyak item lain temuan yang harus diperiksa," sebutnya.

Kami percayakan dokumen yang kita punya ini tidak berceceran kemana-mana khusus fokus, dan telah dititip kepada saudara kami  Jurdil Laoli dimana beliau juga aktivis yang disegani dan berpengaruh, tanggap dalam setiap laporan agar laporannya ditindaklanjuti ke Pihak Berwenang Penegak Hukum dan meminta segera untuk diperiksa PPK 35 juga Kontraktornya serta mengharapkan supaya ada titik terang sesegera mungkin, lanjutnya.

Ditempat terpisah sekelompok  masyarakat juga mengakui bahwa pengaspalan Hot Mix tersebut, masa sebesar pagu anggaran 16 milyar lebih tidak selesai dan bahkan terbengkalai.

"Kuat dugaan di korupsi kan itu, informasi ketebalan aspal kebanyakan kurang 5 cm (lima senti meter), kelebaran jalan kebanyakan kurang empat meter. Termasuk dari pengawasan pihak PPK 35 kurang pengawasan jangan-jangan sengaja dibiarkan ataupun ada kongkalingkong dengan Kontraktornya," ujarnya dengan penuh tanya ada apa dengan PPK nya?

Tidak berhenti sampai disitu awak media terus melakukan konfirmasi terhadap kontraktor, Mahmud melalui WhatsApp nomor 08227884xxxx mengabaikan dan tidak merespon.

Demikian juga PPK dari PPK 35 sebagai penanggung jawab di sambungkan via telpon WhatsAppnya terlihat mengelak dan tidak bertanggungjawab bahkan menutupi kepada awak media dia tidak punya urusan.

"Maaf bang saya tidak punya urusan disana, saya hanya sebagai staf nanti saya hubungi kontraktornya," sambung dia terkesan takut.