SiagaOnline.com, Pekalongan - Data statistik menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan di berbagai sektoral yang sangat menentukan keakuratan dan kesesuaian kebijakan yang dibangun. Di sisi lain, data menjadi pijakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan di masing-masing sektoral. Dengan pijakan yang kuat sangat menentukan apakah kebijakan yang dibangun sudah sesuai, tepat sasaran, dan akurat.

Sebagai upaya menyajikan data statistik sektoral yang valid, akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Pembinaan Data Sektoral bersama para OPD terkait selaku produsen data, yang dibuka oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, berlangsung di Hotel Howard Johnson (Hojo) Pekalongan, Selasa (30/7/2024).

Menurut Mas Aaf, sapaan akrab Walikota Pekalongan tersebut, seiring kebutuhan data yang terus meningkat untuk itu ketersediaan data statistik yang berkualitas sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data setiap instansi guna mendukung optimalisasi perencanaan dan pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan. Sebab, data yang akurat dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menentukan perencanaan program strategis. Oleh karena itu, ia menekankan adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar OPD terkait dalam menyajikan data sektoral.

"Kegiatan ini dihadiri hampir semua dinas terkait. Dari kegiatan ini bisa menjadi ilmu baru untuk para peserta FGD. Yang terpenting adanya kerjasama dan kolaborasi yang terbangun, dimana BPS ini pasti membutuhkan data sektoral dari dinas-dinas terkait," ucapnya.

Mas Aaf meminta kepada OPD terkait agar data sektoral yang sudah ada ini dikembangkan ke sektor-sektor lain. Masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dilakukan OPD di Kota Pekalongan baik itu terkait data sektoral perikanan, lingkungan hidup, dan lain-lain. Melalui kegiatan ini, pihaknya mengajak seluruh pengelola Data statistik sektoral di seluruh perangkat daerah lingkup Pemkot Pekalongan ini untuk memiliki komitmen dalam menyediakan, pengumpulan data dengan baik, guna mengoptimalkan pengelolaan data statistik sektoral di Kota Batik.

Lanjutnya, dengan luasan wilayah yang kecil dan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, tetapi terkadang adanya pembatasan kebijakan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Pusat, membuat Pemda harus bisa menyinkronkan.

"Seperti halnya data sektoral yang ada di Dinas Sosial. Sebagai contoh, data warga yang harus diberikan PKH, walaupun diusulkan dari Pemkot, namun yang menyetujui dari Pemerintah Pusat. Sehingga, hal ini yang menjadi masalah. Pengelolaan data statistik sektoral ini harus dilakukan secara terintegrasi, sinergi dan kolaborasi," tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Pekalongan, Rahyudin menambahkan, untuk mendapatkan data sektoral yang berkualitas datanya harus relevan sesuai dengan yang saat ini dibutuhkan, akurat, mudah diakses, tepat waktu, mudah ditafsirkan dan konsisten. Optimalisasi pengumpulan data harus dilakukan oleh sumber daya yang profesional artinya memahami dan mengerti, jujur, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami memiliki tim pengelolaan data statistik sektoral untuk mewujudkan Pekalongan Satu Data, yang didalamnya ada OPD terkait seperti Bappeda sebagai sekretaris tim, Dinkominfo sebagai wali data, BPS selaku pembina data. Sementara, OPD terkait lainnya sebagai produsen data," ungkap Rahyudin.

Rahyudin menegaskan, tidak semua data bisa disajikan (diekspose), sebab data itu sifatnya berubah-ubah setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perlunya pembinaan data sektoral. Dirinya menilai, pentingnya statistik dalam pembangunan, menentukan masa kini dan masa depan, dengan data yang akurat sangat berkontribusi untuk memastikan antara sasaran dan tujuan tepat serta dapat mengevaluasi dampaknya.

Pihaknya berharap, kegiatan dapat  memberikan pemahaman bahwa statistik sektoral ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), bagi setiap OPD yang memerlukan kolaborasi data antar perangkat daerah untuk kemudian dilakukan penyusunan data dan analisis data dalam rangka menunjang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan

"Selama ini masyarakat mengira ketika mereka butuh data semuanya terpusat ke BPS. Padahal, data yang ada di kami  merupakan data makro. Misalnya, data kemiskinan, data yang ada di BPS berupa angka sebesar 6,9 persen, tetapi untuk by name dan by address yang mengetahui datanya dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial," pungkasnya. (ims/tim)