Siagaonline.com, Bintan - Telah bertahun tahun lamanya diduga Mandeknya laporan LI BAPAN RI di kejaksaan Agung RI, soal kasus dugaan korupsi dana (DJPL) pasca tambang Boksid sebesar Rp 168 Milyar di kabupaten Bintan, provinsi kepulauan Riau (Kepri) pada zaman Ansar Ahmad menjabat Bupati Bintan.

Dalam persoalan  tersebut, Kaban DPD LI Bapan RI Iskandar Tanjung, mengkritisi lemahnya penegakkan hukum dalam menyikapi kasus dugaan korupsi raibnya dana DJPL sebesar  Rp 168 Milyar pasca tambang Boksid di kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Dalam Statmentnya Iskandar Tanjung, memohon kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memanggil Jaksa Agung dan secara tegas ia katakan agar presiden Prabowo Subianto untuk memecat Jampidsus ".

"Yang mana sampai detik ini sudah 4 tahun lamanya, mereka tidak pernah memanggil mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad," ujar Iskandar.

Menurutnya, ada beberapa data yang ia kantongi selama ini, bahkan sudah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung, termasuk SK Bupati Bintan tahun 2007" tentang Dana paska Tambang (DJPL), peraturan bupati tahun 2009" tentang dana paska tambang dimasa Ansar Ahmad menjabat Bupati Bintan.

Kemudian dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ditahun 2016 dan juga hasil audit BPK ditahun 2018, mengatakan Rp 145 Milyar tidak ditemukan keberadaannya, dengan jumlah jumlah 44 perusahaan tambang.

Sementara itu, Iskandar juga menyebutkan , dari hasil audit supervisi  komisi pemberantasan korupsi (KPK) mengatakan Rp 168 Milyar, tidak bisa dipertanggung jawaban, dengan jumlah total 63 perusahaan tambang .

Dan di tahun 2021 silam, Mentri Sekretaris Negara (mensestek) memerintahkan kepada Jam Intel kejagung untuk melakukan penyelidikan dana paska tambang yang ada dibintan kepulauan Riau.

Dimana, dari hasil audit tersebut, pada bulan Mei tahun 2024,secara jelas mengatakan bahwa, dana paska tambang benar adanya, dan melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara"sebut Iskandar.

Dalam hal ini Iskandar mengaku, tidak mempunyai kepentingan politik dan tidak dikendarai oleh politik dan ia, tidak pernah terjun ke dunia politik".

"Kepada Yang Terhormat bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, yang mana ketika itu menyebutkan "Tidak ada kompromi bagi koruptor dan kedua tidak ada yang kebal  hukum di Republik Indonesia," pungkas Iskandar Tanjung. (Tim)