SiagaOine.com, Rokan Hulu - Jakarta, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) melaksanakan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pembahasan utama dalam pertemuan ini adalah penetapan tiga Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) menjadi desa definitif serta pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Bandar Udara Tuanku Tambusai.

Dalam pertemuan ini, hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir. Rajumber Prihatin, serta Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, La Ode Muhajiri, S.IP., M.Si. Sementara dari Pemkab Rohul, hadir Bupati H. Sukiman, Sekda M. Zaki, S.STP., M.Si., dan beberapa pejabat lainnya, termasuk perwakilan dari tokoh masyarakat.

Dalam pembahasan pertama, Bupati Rohul H. Sukiman mengungkapkan bahwa tiga UPT di wilayahnya telah memenuhi persyaratan administratif untuk menjadi desa definitif.

"Tiga UPT yang belum ditetapkan sebagai desa definitif adalah UPT III PIR-Trans Kota Tengah (Kepenuhan Makmur), UPT IV PIR-Trans Kota Tengah (Kepenuhan Sejati), dan UPT V PIR-Trans Kota Tengah (Kepenuhan Sei Mandian). Secara administrasi dan persyaratan lainnya, ketiganya sudah lengkap dan memenuhi syarat," terang Sukiman.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan sejarah penempatan penduduk di ketiga UPT tersebut:

UPT III: Ditempati sejak 1997/1998 dengan 500 Kepala Keluarga (KK) dan 2.570 jiwa. Status pembinaannya dialihkan pada 2008.

UPT IV: Ditempati sejak 2000/2001 dengan 500 KK dan 2.493 jiwa. Status pembinaannya dialihkan pada 2008.

UPT V: Ditempati sejak 2002/2004 dengan 380 KK dan 1.848 jiwa. Status pembinaannya dialihkan pada 2010.

Bupati berharap ketiga UPT ini segera didefinitifkan agar memiliki kepastian hukum dan wilayah, sehingga dapat memperoleh hak administratif penuh sebagai desa.

Selain pembahasan desa definitif, Pemkab Rohul juga mengajukan permohonan pelepasan HPL untuk sertifikasi lahan Bandar Udara Tuanku Tambusai.

"Pada 12 September 2019, tim dari Ditjen Penyediaan Tanah Transmigrasi Kementerian Desa telah melakukan pengecekan lapangan. Berdasarkan hasil tersebut, tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara merupakan bagian dari HPL Transmigrasi Kecamatan Rambah sesuai SK yang ditetapkan pada 18 Februari 1981," ungkap Sukiman.

Pemkab Rohul mengusulkan agar tanah seluas 160,98 hektare ini dilepaskan dari HPL Transmigrasi agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rohul.

Menanggapi permohonan dari Pemkab Rohul, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ir. Rajumber Prihatin, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kedua isu tersebut.

"Terkait dengan UPT yang belum didefinitifkan, tim Kementerian akan melakukan survei ke lokasi terlebih dahulu dan menunggu kelengkapan prosedur lainnya. Sementara untuk pelepasan HPL Bandara Tuanku Tambusai, yang secara administrasi sudah lengkap, akan segera ditindaklanjuti," jelasnya.

Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan langkah-langkah konkret segera dilakukan untuk mempercepat penetapan desa definitif serta penyelesaian status tanah Bandar Udara Tuanku Tambusai demi kepentingan masyarakat Rohul. (Rls/Des)