Padangaidimpuan, SiagaOnline.com - Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH menuding sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretariat Pemerintah Kota Padangsidimpuan melakukan tindakan melawan hukum berupa korupsi, yang mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Letnan Dalimunthe. Tuduhan ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum AMPUH, M. Hadi Susandra Lubis, pada Senin (11/8).

Dalam pernyataannya di hadapan Plt. Sekda Kota Padangsidimpuan, Rahmat Marzuki Nasution, didampingi Inspektur Kota Sulaiman Lubis dan Kasatpol PP Zulkifli Lubis, M. Hadi Lubis juga mengkritik kinerja Inspektur Kota Padangsidimpuan. Ia menilai Sulaiman Lubis tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan serius, sehingga pejabat di OPD dan Sekretariat Pemko merasa bebas melakukan pelanggaran hukum.

“Inspektur Kota Padangsidimpuan diduga hanya sekedar cincau dengan OPD dan sekretariat dalam menjalankan tugasnya,” tegas M. Hadi Susandra Lubis.

Lebih lanjut, AMPUH menegaskan bahwa jika Inspektorat benar-benar menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai tupoksi, tindakan melawan hukum di lingkungan Pemko Padangsidimpuan dapat dicegah. 

Namun, saat ditanya mengenai pemahaman Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, Inspektur Sulaiman Lubis terdiam, yang menimbulkan kesan ketidaktahuan terhadap peraturan tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Plt. Sekda Rahmat Marzuki Nasution menyatakan kesediaannya untuk berdialog dan mengajak AMPUH duduk bersama membahas masalah yang diangkat, sebagai upaya mencari solusi konstruktif bagi pemerintahan Kota Padangsidimpuan.(Amils)