Siagaonline.com, Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terus berkomitmen mendorong peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, responsif, dan modern. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, dalam Forum Evaluasi SPBE Kota Pekalongan Tahun 2024 dan Launching Manajemen Layanan SPBE yang dihadiri oleh para admin SPBE dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pekalongan, berlangsung di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Senin (5/5/2025).

 Wawalkot Balgis menekankan bahwa SPBE merupakan sistem manajemen layanan yang sangat penting dalam pemerintahan. Melalui penerapan SPBE, seluruh proses pemerintahan, baik internal maupun pelayanan publik, diharapkan dapat dilaksanakan secara efisien dan berbasis teknologi informasi.

“Forum SPBE ini jangan hanya menjadi ajang seremonial saja, tetapi benar-benar mampu memberikan manfaat maksimal dalam peningkatan sistem pemerintahan. Kolaborasi antar admin SPBE sangat dibutuhkan dalam optimalisasi penerapan SPBE yang mencakup empat aspek utama, yakni kebijakan pemerintah, tata kelola, manajerial, dan layanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bukti dukung SPBE yang disiapkan oleh tiap OPD harus sesuai dengan level kematangan SPBE yang ditargetkan. Menurutnya, peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan tetap harus berlandaskan pada regulasi yang ada.

“Tahun 2024, kita patut bersyukur karena Kota Pekalongan telah memperoleh skor indeks SPBE sebesar 3,76 dengan predikat Sangat Baik. Target kita pada tahun 2025 ini adalah meningkat ke predikat Memuaskan, dengan indeks di atas angka 4. Oleh karena itu, kami mendorong seluruh badan publik dan OPD agar dapat mengimplementasikan manajemen layanan SPBE dengan lebih baik,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Arif Karyadi, mengungkapkan bahwa forum SPBE kali ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian indeks SPBE tahun 2024 dan mempersiapkan penilaian SPBE tahun 2025. Meskipun tidak ada penilaian langsung dari kementerian tahun ini, namun akan dilakukan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi.

“Kita kumpulkan OPD yang tergabung dalam tim SPBE Kota Pekalongan untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi menyiapkan dokumen dan bukti dukung yang relevan. Tujuannya agar hasil penilaian mandiri nanti benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” kata Arif.

Ia juga menambahkan bahwa, timeline pemantauan SPBE tahun 2025 telah disusun secara sistematis. Tahapannya dimulai pada Juni-Juli dengan penetapan lokus dan asesor, dilanjutkan sosialisasi pada Agustus, penilaian mandiri pada September, penilaian dokumen di bulan Oktober, revisi dokumen pada November, dan pelaporan hasil pada Desember.

Kabid Aplikasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Pekalongan, Kusuma Adi Achmad (Kadia), dalam paparannya menjelaskan bahwa SPBE tidak hanya menyangkut digitalisasi layanan publik, tetapi juga menyangkut transformasi dalam tata kelola pemerintahan internal.

“Tujuan dari SPBE adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi dan efektivitas pemerintahan, menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi publik. Selain itu, SPBE juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis data,” ujar Kadia.

Ia berharap, agar seluruh perangkat daerah dapat mengambil peran aktif dalam proses ini dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai model kota digital yang inspiratif di Jawa Tengah.

"Dengan semangat kolaboratif dan dorongan kuat dari pimpinan daerah, Pemkot Pekalongan optimistis dapat mencapai target indeks SPBE yang lebih tinggi dan menjadikan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, partisipatif, dan terpercaya di mata masyarakat,"tukasnya. 

(ims/dian)