SiagaOnline.com, Muara Enim - Kabupaten Muara Enim tercatat sebagai satu-satunya Kabupaten di Sumatera Selatan yang masuk kategori Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) tinggi tahun 2025. Data ini dipaparkan oleh Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Bappenas RI, Tri Dewi Virgiyanti, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2027 di Griya Agung Palembang, Selasa (14/04/2026).

Musrenbang dibuka oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya. Bupati Muara Enim H. Edison, S.H., M.Hum., turut hadir dan menyatakan komitmen menyelaraskan program daerah dengan visi “Sumsel Maju Terus Untuk Semua” yang memasuki tahun kedua pelaksanaan.

Bupati menegaskan Muara Enim akan terus memperkuat fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas belanja, serta inovasi pendanaan pembangunan. 

Ia menilai posisi Muara Enim sebagai daerah dengan RKFD tinggi menjadi landasan penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat. Tema pembangunan Sumsel tahun 2027 yang diusung adalah percepatan pembangunan dan pemerataan melalui penguatan SDM unggul, kemudahan investasi, industrialisasi, serta dukungan infrastruktur yang handal. Bupati menyampaikan Muara Enim siap mendukung penuh tema tersebut, sembari menyelaraskan dengan visi daerah “Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan (Membara).

Lebih lanjut, Bupati menyoroti tujuh prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan provinsi. Prioritas itu mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, ketahanan daerah, pembangunan infrastruktur terintegrasi, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengembangan kehidupan beragama, seni, dan budaya. 

Bupati berharap Musrenbang tahun ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia menekankan Muara Enim akan terus menjaga konsistensi fiskal serta keberlanjutan pembangunan dengan fondasi keuangan daerah yang kokoh dan terkelola dengan baik.