SiagaOnline.com, Pekanbaru - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir, Maston mendampingi Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong menyerahkan LKPD Unaudited TA 2023 kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Penyerahan LKPD Unaudited TA 2023  juga di hadiri Sekda Rohil Fauzi Erizal, Asisten III, Ali Aspar, Kepala BPKAD Darwan, dan Kepala inspektorat Roy Azlan, Kabag Perundangan Sekretaris Dewan DPRD Rohil, Kabag Hukum Sekdakab Rohil.

LKPD Unaudited Kabupaten Rokan Hilir TA 2023  diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jariyatna yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Mikael Pangihutan Hasiholan Togatorop, Kepala Subauditorat Riau I, Mas Agung M. Noor serta Kepala Subauditorat Riau II, Nugroho Heru Wibowo, kamis (28/03/24) lalu. .

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 kepada BPK Riau oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan unaudited yang diserahkan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan beberapa lampiran.

Dengan diserahkannya LKPD tersebut, ketua DPRD  Rohil mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah yang telah menyerahkan  tersebut.

Ketua DPRD Rohil, Maston mengaharapkan setelah diserahkan LKPD tersebut semoga Rokan Hilir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Riau.

"Tentunya kita semua berharap hasil pemeriksaan dari LKPD tahun 2023 ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan sehingga kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, " harap Maston.

Bupari Rokan Hilir Afrizal Sintong mengucapkan terimakasih kepada BPK Riau yang telah menerima LKPD Unaudited tersebut.

Lebih lanjut Bupati mengatakan LKPD tersebut disampaikan tepat waktu dan siap diperiksa secara rinci oleh tim pemeriksa BPK.

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Riau yang mana dalam penyusunan LKPD ini mendapat bimbingan dan arahan agar laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Afrizal.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau dalam sambutannya berharap kepada para Bupati beserta jajarannya dapat bekerja sama dengan baik selama proses pemeriksaan.

Kepala Perwakilan juga mengharapkan masing-masing pemda untuk dapat memuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPD Tahun Anggaran 2023 guna menunjukkan komitmen Kepala Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kinerja pemerintah daerah. (AD)