"Saya anggota LSM juga kok, jangan saya yang dikonfirmasi, tanya saja PPK dan Ibu Kadis sebagai penanggung jawab pengguna anggaran. Saya tidak tahu menahu mengenai anggaran tentang tes rapid yang diberikan KPUD dalam Pilkada 9 Desember 2020 tersebut, saya hanya menjalan kan perintah. Mengenai anggaran bukan kapasitas saya, dan itu semua sudah ada ketentuannya dan coba aja konfirmasi pada puskesmas yang sudah melakukan kegiatan tersebut," tutur Helmi saat dikonfirmasi wartawan Siagaonline.com di ruang kerjanya.

Masih lanjut Darma, "Kami hanya penyedia anggaran melalui pemerintah pusat, namun pihak penyelenggara tes rapid adalah wewenang dinas kesehatan merekalah yang mengetahui dikemanakan nya anggaran tersebut, tanyakan saja kadis nya," jelas dharma

Di tempat terpisah ketua DPD LSM WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa) SUMUT, Gerson Siringo-ringo mengatakan bahwa, LSM bukan untuk diadu domba dengan lembaga apapun, dikarenakan LSM adalah salàh satu lembaga yang masih punya nama baik di negara ini. Terlebih-lebih LSM dan wartawan adalah sebagai mitra kerja yang baik dalam menghimpun informasi bagi media.

"Lucu pejabat Publik ngaku LSM, ironisnya untuk menutupi kesalahanya dijadikan Tameng LSM media tidak terikat dalam pemerintahan. Kalau ada pejabat mana sambil mabuk lucu yang ngaku LSM/Wartawan sudah selayaknya tidak dipakai," tutupnya.

(Darma)