"Saya anggota LSM juga kok, jangan saya yang dikonfirmasi. Tanya saja PPK dan ibu kadis sebagai penanggung jawab pengguna anggaran, saya tidak tahu menau mengenai anggaran tentang tes rapid yang di berikan KPUD dalam Pilkada 9 desember 2020 tersebut, saya hanya menjalankan perintah. Mengenai anggaran bukan kapasitas saya, dan itu semua sudah ada ketentuan nya dan coba aja konfirmasi pada puskesmas yang sudah melakukan kegiatan tersebut," tutur Helmi.

Saat dikonfirmasi wartawan Central di ruang kerja nya Sekretaris KPUD Serdang Bedagai Dharma Eka Subakti jelaskan bahwa anggaran untuk penanganan covid bagi penyelenggara pilkada telah disalurkan ke dinas kesehatan kabupaten dengan jumlah TPS 1443 dikalikan 9 orang per TPS dan dikalikan Rp150.000 per orang itulah jumlahnya.

Di tempat terpisah ketua DPD LSM WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa) Sumut, Gerson Siringo-ringo katakan bahwa LSM bukan untuk diadudomba dengan lembaga apapun, dikarenakan LSM adalah salàh satu lembaga yang masih punya nama baik di negara ini.

Terlebih-lebih LSM dan wartawan adalah sebagai mitra kerja yang baik dalam menghimpun informasi bagi media.

"Jadi saya berharap dinas dinas dan sekretaris yang suka mengaku seorang LSM hendak nya dapat diberi sanksi tegas, dengan menutupi memberikan informasi pada media diduga ada apanya. Semoga pemerintah daerah melalui sekretaris daerah (sekda) dapat memberi penjelasan bijak pada jajaran nya dalam memberi informasi dengan tidak mengaku ngaku atau menjual nama LSM," ucap Gerson. (Darma)