Rakornas BBI Presiden Jokowi Ingatkan Untuk Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Jumat 25 Maret 2022, 20:01 WIB
SiagaOnline.com, Lamsel – Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Melalui Afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara hybrid.
Adapun, kegiatan yang dipusatkan di Bali itu turut diikuti pula oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan secara virtual melalui streaming YuTobe TVRI dari Aula Rajabasa Setdakab setempat, Jum’at (25/3/2022).
Presiden Jokowi mengungkapkan, saat ini semua Negara dan Daerah sedang berada dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19, distrubsi teknologi, dan perang. Ditambah lagi, dengan kelangkaan energi dan pangan yang menyebabkan kenaikan harga secara terus-menerus. Apabila terus dibiarkan, tentunya hal tersebut akan berdampak pada peningkatan inflasi.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menurutnya adalah dengan menggunakan APBN dan APBD untuk membeli produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa.
“Caranya, kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan sendiri, pada buatan Indonesia. Yang terjadi adalah belinya barang-barang import semua, padahal kita memiliki pengadaan barang dan Jasa. Anggaran modal pusat itu 526 triliun, daerah 535 triliun, lebih gede daerah, BUMN 420 triliun, Ini kalau digunakan 40 persen saja, itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita,†ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan, dengan meningkatnya pembelian produk dalam negeri akan berdampak pula pada meningkatnya investasi di Indonesia. Dengan demikian, akan mempengaruhi pada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan ditengah masyarakat.
“Dengan kita membeli barang di dalam negeri berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak kita lakukan, bodoh banget kita ini. Kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya gak banyak-banyak, sampai Mei nanti. Bila semuanya membeli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita,†ujarnya lebih lanjut.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan untuk mempermudah akses para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan perizinan, sehingga dapat mempermudah produk dalam negeri dalam hal pemasaran.
“Pertumbuhan ekonomi ini sudah ada didepan kita, kita ini mau mengerjakan apa. Dipermudah, biar semuanya bisa masuk e-katalog, kalau kita semua semangat seperti ini UKM kita tersenyum-senyum ini, mereka mau tidak mau berproduksi, investasi untuk menambah kapasitas. Uang-uang APBN, uang rakyat kita sendiri kok dibelikan barang import, gregetan saya. Sekali lagi manfaatkan e-katalog dan katalog lokal,†kata Jokowi.
Hadir dalam kegiatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Sefri Masdian, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aryantoni, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Intji Indriawati, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Shely dan perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sigit Purnomo. (Yn/Kmf)
Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi dalam arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bangga Buatan Indonesia (BBI) Melalui Afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara hybrid.
Adapun, kegiatan yang dipusatkan di Bali itu turut diikuti pula oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan secara virtual melalui streaming YuTobe TVRI dari Aula Rajabasa Setdakab setempat, Jum’at (25/3/2022).
Presiden Jokowi mengungkapkan, saat ini semua Negara dan Daerah sedang berada dalam kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19, distrubsi teknologi, dan perang. Ditambah lagi, dengan kelangkaan energi dan pangan yang menyebabkan kenaikan harga secara terus-menerus. Apabila terus dibiarkan, tentunya hal tersebut akan berdampak pada peningkatan inflasi.
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, menurutnya adalah dengan menggunakan APBN dan APBD untuk membeli produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa.
“Caranya, kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan sendiri, pada buatan Indonesia. Yang terjadi adalah belinya barang-barang import semua, padahal kita memiliki pengadaan barang dan Jasa. Anggaran modal pusat itu 526 triliun, daerah 535 triliun, lebih gede daerah, BUMN 420 triliun, Ini kalau digunakan 40 persen saja, itu bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi kita,†ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan, dengan meningkatnya pembelian produk dalam negeri akan berdampak pula pada meningkatnya investasi di Indonesia. Dengan demikian, akan mempengaruhi pada peningkatan jumlah lapangan pekerjaan ditengah masyarakat.
“Dengan kita membeli barang di dalam negeri berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak kita lakukan, bodoh banget kita ini. Kita hanya minta 40 persen dulu, targetnya gak banyak-banyak, sampai Mei nanti. Bila semuanya membeli produk dalam negeri, meloncat pertumbuhan ekonomi kita,†ujarnya lebih lanjut.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan untuk mempermudah akses para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terkait dengan perizinan, sehingga dapat mempermudah produk dalam negeri dalam hal pemasaran.
“Pertumbuhan ekonomi ini sudah ada didepan kita, kita ini mau mengerjakan apa. Dipermudah, biar semuanya bisa masuk e-katalog, kalau kita semua semangat seperti ini UKM kita tersenyum-senyum ini, mereka mau tidak mau berproduksi, investasi untuk menambah kapasitas. Uang-uang APBN, uang rakyat kita sendiri kok dibelikan barang import, gregetan saya. Sekali lagi manfaatkan e-katalog dan katalog lokal,†kata Jokowi.
Hadir dalam kegiatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika M. Sefri Masdian, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aryantoni, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Intji Indriawati, perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Shely dan perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sigit Purnomo. (Yn/Kmf)
(Mohon Dilampirkan Data Diri Anda)
Komentar Anda
Loading...
| Berita Terkini | Indeks |