Siagaonline.com, Kota Pekalongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan secara resmi menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pekalongan Tahun 2024. Meski telah menyetujui LKPJ tersebut, DPRD tetap memberikan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Hal ini terungkap dalam Rapat Paripurna dengan agenda “Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota Pekalongan Tahun 2024” yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Jumat (2/5/2025).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, didampingi Wakil Ketua dan para anggota DPRD lainnya. Turut hadir Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

 Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir menjelaskan bahwa, rekomendasi DPRD yang dirumuskan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen legislatif dalam mengawal kinerja eksekutif. Beberapa fokus rekomendasi tersebut diarahkan pada upaya Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola Pemerintahan.

“Pemerintah Kota Pekalongan kami dorong untuk menyusun kebijakan yang konkrit dan realistis, guna mendorong perubahan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel,” tutur Azmi.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pekalongan juga perlu memperkuat program pelatihan kerja berbasis keterampilan industri, memperluas kesempatan kerja melalui kolaborasi dengan dunia usaha, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Lebih lanjut, Azmi menyoroti pentingnya evaluasi terhadap indikator tujuan dan sasaran yang tidak tercapai pada tahun 2024.

 “Program-program yang tidak mencapai target perlu dikaji efektivitasnya, kualitas jenis kegiatan, hingga besaran anggaran yang dialokasikan. Sebaliknya, program yang telah berhasil wajib dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui arah kebijakan yang lebih fokus dan terukur,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pengembangan industri kerajinan lokal serta dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya dalam hal promosi dan pemasaran produk. Tidak kalah penting, Pemerintah Kota Pekalongan diminta untuk menyusun rencana aksi daerah guna mengejar insentif fiskal tambahan pada tahun 2025 dan 2026.

“Ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), percepatan pembangunan, penanganan sampah, serta pengembangan infrastruktur yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Azmi.

Ia menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan. 

“Kami siap mengawal dan bersinergi, tentunya dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat agar Kota Pekalongan bisa semakin baik dan maju,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang akrab disapa Mas Aaf, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pemerintahan selama tahun 2024. Ia juga menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD.

“Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Untuk itu, kami terbuka terhadap masukan, kritik yang konstruktif, dan tentu rekomendasi DPRD akan menjadi landasan kami untuk melangkah lebih baik,” ucap Mas Aaf.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan di Kota Pekalongan tidak terlepas dari dukungan dan peran serta semua pihak. “Apa yang sudah kita bangun bersama selama ini, mari kita pelihara dan tingkatkan. Terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk terus bekerja demi kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. 

(ims/dian)