Siagaonline.com, Padang — Langkah cepat DPRD Kota Padang dalam membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025 patut diapresiasi. Melalui kerja kolektif Panitia Khusus (Pansus) I, II, III, dan IV, pembahasan dilakukan intensif selama dua hari, 30–31 Maret 2026.

Sinergi lintas pansus ini menjadi kunci dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Padang, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik ke depan.

Ketua Pansus I Usmardi Thareb

Pansus I yang diketuai Usmardi Thareb, memfokuskan pembahasan pada aspek tata kelola pemerintahan, termasuk kinerja Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPSDM, dan Dinas Pertanahan. Dari hasil evaluasi, ditemukan masih adanya capaian program dan penyerapan anggaran yang belum optimal.

“Kami menilai tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat. Kekurangan yang ada akan kami rekomendasikan untuk diperbaiki,” tegasnya.

Ketua Pansus II Rachmad Wijaya 

Pansus II di bawah pimpinan Rachmad Wijaya, menyoroti sektor pelayanan publik dan BUMD. Kinerja Perumda Air Minum Kota Padang mendapat apresiasi karena hampir mencapai target maksimal.

“Kami mendorong peningkatan jumlah pelanggan sekitar 2 persen per bulan serta penguatan mitigasi bencana,” ujarnya.

Selain itu, Pansus II juga mengapresiasi kontribusi Perusahaan Umum Daerah (PSM) yang mulai memberikan pendapatan bagi daerah, sembari mendorong peningkatan layanan, termasuk penambahan halte Trans Padang.

Ketua Pansus III Helmi Moesim

Pansus III yang dipimpin Helmi Moesim, menitikberatkan pada kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang pembangunan. Secara umum, realisasi fisik kegiatan telah mencapai 100 persen, meskipun serapan keuangan belum maksimal.

“Kendala teknis seperti akses transportasi saat bencana menjadi faktor keterlambatan. Ini perlu solusi konkret ke depan,” ungkapnya.

Pansus IV yang diketuai H. Iskandar, masih mematangkan hasil akhir pembahasan dengan menekankan pentingnya validitas data dalam setiap capaian program.

“Kami memastikan apakah rencana anggaran benar-benar terealisasi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa seluruh hasil pembahasan pansus akan menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

“Program unggulan yang belum tercapai pada 2025 harus menjadi prioritas pada 2026. OPD harus lebih kreatif dan maksimal meski dalam keterbatasan anggaran,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan, seperti keterlambatan pekerjaan oleh rekanan hingga hambatan distribusi akibat bencana, yang perlu menjadi perhatian serius dalam perencanaan ke depan.

Melalui kolaborasi empat pansus ini, DPRD Kota Padang berharap rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi pijakan strategis dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Padang.