Siagaonline.com, Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan dua agenda penting pada Senin (6/4/2026) di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass, Kecamatan Kuranji.

Dua agenda yang dibahas dalam rapat tersebut meliputi:

1. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun 2025.

2. Penyampaian rekomendasi DPRD Kota Padang terhadap LKPJ Tahun 2025.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Osman Ayub. Turut hadir Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar bersama anggota DPRD lainnya.

Dari pihak Pemerintah Kota Padang, hadir Wali Kota Fadly Amran, Wakil Wali Kota Maigus Nasir, Plt Sekretaris Daerah Raju Minrofa Caniago, kepala OPD, serta sejumlah undangan.

Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi DPRD menyatakan menerima LKPJ Wali Kota Padang Tahun 2025. 

Meski demikian, setiap fraksi memberikan catatan dan rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Fraksi Partai NasDem, misalnya, menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis data serta kebutuhan riil masyarakat. 

Selain itu, fraksi ini juga mendorong penguatan penganggaran berbasis kinerja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan serta digitalisasi layanan publik.

Tidak hanya itu, perhatian juga diberikan pada penguatan sektor unggulan daerah seperti UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. DPRD turut menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesiapsiagaan bencana, serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi.

DPRD juga meminta agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program, terutama proyek strategis, serta mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, atas pembahasan yang telah dilakukan secara menyeluruh dan konstruktif.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi acuan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan. 

Fadly juga mengakui masih adanya program yang belum berjalan optimal sepanjang tahun 2025.

“LKPJ ini tidak hanya sebagai laporan kinerja, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya,” ungkapnya.

Melalui rapat paripurna ini, DPRD dan Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang.