Siagaonline.com, Padang – Universitas Negeri Padang (UNP) terus memperkuat tata kelola kelembagaan berbasis regulasi melalui dialog bersama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rektor UNP, Rabu (12/3/2026), menjadi forum strategis untuk memperkuat sistem dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan perguruan tinggi.

Dialog tersebut dihadiri langsung oleh Rektor UNP, Krismadinata, Ph.D., didampingi Pelaksana Harian Kepala Divisi Peraturan dan Perundang-undangan Hukum, Mainofri, S.H., M.H., Sekretaris Universitas UNP, Prof. Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si., Kepala Kantor Hukum dan Organisasi UNP, Kepala Subdirektorat Kerja Sama UNP, serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial UNP.

Pertemuan itu membahas berbagai langkah strategis dalam penguatan tata kelola dokumentasi hukum, sinkronisasi berbagai regulasi, serta pengembangan sistem informasi hukum yang terintegrasi di lingkungan PTN-BH. Keberadaan JDIH dinilai memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam diskusi tersebut juga ditegaskan bahwa sistem dokumentasi hukum yang tertata dengan baik akan memudahkan sivitas akademika maupun pemangku kepentingan dalam mengakses berbagai produk hukum dan kebijakan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi.

Pelaksana Harian Kepala Divisi Peraturan dan Perundang-undangan Hukum, Mainofri, S.H., M.H., menyampaikan bahwa JDIH merupakan pusat informasi hukum yang memiliki fungsi strategis dalam mendukung proses penyusunan kebijakan di perguruan tinggi. Menurutnya, penguatan JDIH menjadi bagian penting untuk memastikan setiap regulasi terdokumentasi secara sistematis, terintegrasi, dan mudah diakses sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain membahas penguatan sistem dokumentasi hukum, dialog tersebut juga menjadi momentum untuk menyusun langkah-langkah kerja sama antaranggota JDIH PTN-BH. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pertukaran informasi hukum sekaligus mendorong lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang semakin profesional dan adaptif terhadap perkembangan regulasi.

Pada kesempatan itu turut dibahas rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Negeri Padang dengan jaringan pengelola JDIH sebagai bentuk komitmen memperkuat kerja sama dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Selain itu, UNP juga tengah mempersiapkan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Maret 2026. Kerja sama tersebut diharapkan semakin memperkuat sistem pengelolaan hukum di lingkungan UNP sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Eca/Humas UNP)

#unp #SDG16 #PeaceJusticeAndStrongInstitutions #SDG17 #PartnershipsForTheGoals