Siagaonline.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru bersama pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna XL (40) DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (13/8/2026). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andie Dinialdie, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan rasa syukur atas rampungnya pembahasan dan penelitian terhadap rancangan dokumen perencanaan anggaran tersebut sehingga dapat disepakati bersama.

“Alhamdulillah, rancangan KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 telah selesai dilaksanakan pembahasan dan penelitian, sehingga hari ini kedua dokumen perencanaan anggaran tersebut dapat disepakati dan ditandatangani,” ujar Herman Deru.

Ia menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal.

Selain itu, target pembangunan daerah diselaraskan secara konsisten dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

“Kebijakan umum ini dirancang untuk menyelaraskan arah dan tujuan strategis daerah dengan ketersediaan anggaran, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, serta berbagai indikator ekonomi makro di daerah,” tuturnya.

Gubernur Herman Deru menyebutkan, garis besar Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 meliputi Pendapatan Daerah yang ditargetkan mencapai Rp9.020.460.537.311,83 dan Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp9.128.955.188.518,83.

Herman Deru menegaskan, kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan secara ketat pada program-program produktif yang memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan daerah, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.494.651.207, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan pada Tahun Anggaran 2027.