Siagaonline.com, Pekalongan - Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Forkopimda menggelar pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di UPTD Pasar Induk Kajen. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipasi kenaikan harga dan salah satu langkah pengendalian inflasi di wilayah tersebut, Rabu (10/12/2025).

Hadir dalam pemantauan tersebut Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., didampingi Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Pabung Kodim 0710/Pekalongan Mayor Cpl. Yulian Cahyono, Sekda Mohammad Yulian Akbar, serta sejumlah Kepala Dinas terkait dan perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS).

Fadia Arafiq: Cabai Melonjak Hampir Dua Kali Lipat, Pemerintah Siap Intervensi!

Bupati Pekalongan Dr. Hj. Fadia Arafiq, S.E., M.M., menyatakan bahwa pemantauan ini sangat penting untuk memastikan harga-harga kebutuhan pokok di Pekalongan masih stabil menjelang periode Nataru.

"Jajaran Forkopimda hari ini memantau langsung harga kebutuhan pokok di pasar guna memastikan stabilitas harga. Dari pantauan kami hari ini, yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah cabai, yang naiknya hampir dua kali lipat. Ada juga bawang merah yang kenaikannya lumayan, serta ayam dan telur yang naiknya tidak terlalu tinggi," ungkap Fadia.

Menyikapi lonjakan harga ini, Bupati bersama jajaran Forkopimda akan segera melaksanakan koordinasi lebih lanjut.

"Jika kenaikan harganya terlalu tinggi, maka kami pemerintah harus melaksanakan subsidi agar harganya stabil. Selain itu, kami juga akan menggelar pasar murah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si mengungkapkan, pihaknya bersama jajaran akan terus melakukan pemantauan terkait pergerakan Harga bahan pokok menjelang Nataru.

"Kita kan terus memantau dan juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi lonjakan harga pada momentum Nataru," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban pasar tradisional. 
(ims/ozy)