Siagaonline.com, ROKAN HILIR– DPRD Kabupaten Rokan Hilir menggelar rapat paripurna rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025.

Ranperda itu langsung diserahkan Bupati Rokan Hilir H. Bistamam kepada pimpinan DPRD, Ilhammi.S.Tr.Keb, pada Rapat paripurna DPRD Rohil, diruang sidang utama kantor DPRD Bagansiapiapi, senin (20/7/26) pukul 17.55 Wib.

Rapat Dipimipin wakil ketua DPRD Rohil Maston.SH didampingi ketua DPRD Rohil Ilhammi.S.Tr.Keb, wakil ketua DPRD Rohil Imam Seroso.SE, Basiran Nur Efendi, hadir Anggota DPRD Rohil, Bupati Rohil H.Bistamam, sekda Rohil Fauzi Efrizal.S. Sos.MSi, kepala OPD Rohil, sekretaris DPRD Rohil Budi Fitriadi.S.Sos.

Wakil ketua DPRD Rohil, Maston dalam rapat menyampaikan bahwa berdasarkan catatan daftar hadir dari sekretaris Dewan telah ditandatangani dan dihadiri oleh 23 orang anggota DPRD dari 45 orang dari seluruh unsur Fraksi. Sesuai pasal 149 ayat 1 huruf C peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib forum sudah tercapai dan acara ra0at paripurna dapat dilaksanakan.

Maston mengatakan,  ada beberapa hal yang menjadi dasar terselenggaranya rapat paripurna  yaitu, surat Bupati Rokan Hilir nomor 900 /bpkd/2026 /256 tanggal 26 Juni 2026 tentang penyampaian dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kemudian keputusan rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 13 Juli tahun 2026 tentang penetapan jadwal kegiatan DPRD kabupaten Rokan Hilir dalam rangka penyampaian dan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 .

Disampaikan Maston, dalam rangka transparansi dan akuntabilias pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi anggaran laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

"Pada pasal 1 94 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, proses ini diwujudkan melalui penyampaian Rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban DPRD oleh kepala daerah kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lamat 6 bulan setelah anggaran berakhir, " ujarnya. 

Sedangkan tugas kepala daerah berpedoman pada undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 65 ayat 1 huruf B Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. 

"Penyampaian Rancangan peraturan daerah ini merupakan wujud pelaksanaan amanat pasal 326 undang – udang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah laporan ini menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah, membandingkan target dengan realisasi anggaran serta memastikan dana publik digunakan secara efektif untuk kesejahteraan masyarakat, " Kata Maston.

Selanjutnya dijelaskan, Bupati Rokan Hilir H.Bistamam menyampaikan atas nama pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hlir mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD kabupaten rokan hilir yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah kabupaten Rokan Hilir tahun 2025.Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025 telah selesai di audit oleh badan pemeriksaan keuangan republik indonesia perwakilan provinsi riau dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini wajar dengan pengecualian yang kita peroleh menjadi bahan informasi motivasi bagi kita semua untuk terus melakukan perbaikan di dalam pengelolaan keuangan Daerah , sehingga pada tahun mendatang kita dapat meraih kembali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) .

Dalam sambutannya, Bupati Rohil Bistamam menyampaikan secara umum gambaran laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025 setelah di audit oleh BPK RI perwakilan provinsi Riau terhadap Realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sebagai berikut :

1.Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil audit BPK RI, pendapatan daerah direalisasikan sebesar Rp.2.253.838.593.922,16 terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp.285.100.773.415,16, pendapatan transfer sebesar Rp.1.968.836.820.507, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.0

2.Belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah maka belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah dan setiap penggunaannya harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel belanja Daerah yang telah dianggarkan sebagai mana tertuang dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan daerah kabupaten rokan hilir tahun anggaran 2025 sebesar Rp.2.596.826.647.738,99.
terealisasi sebesar Rp.2.264 191.053.853,95, yang terdiri dari belanja operasi dianggarkan sebesar Rp.1.978.556.443.585,20 terealisasi sebesar Rp.1.798.072.736.620,23. belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 305.047.683.903,79, terealisasi Rp.226.934.100.442,7, belanja tak terduga dianggarkan sebesar Rp.7.564.855.140. terealisasi sebesar Rp.4.235.292.109. belanja transfer dianggarkan sebesar Rp. 305.657.665.110. yang terealisasi sebesar Rp.234.948.924.664

3.Pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2025 penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan silva tahun anggaran sebelumnya direalisasikan sebesar Rp.14.321.953.892,99. dengan memperhatikan realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan tersebut maka silva tahun anggraan 2025 tercatat sebesar Rp.3.969.493.979,20.. (red)